Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini baru dilakukan pada 16 Agustus 2005, sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, oleh Menlu Belanda Bernard Rudolf Bot dalam pidato resminya di Gedung Deplu. Pada kesempatan itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menlu Hassan Wirajuda. Keesokan harinya, Bot juga menghadiri Upacara Kenegaraan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta. Langkah Bot ini mendobrak tabu dan merupakan yang pertama kali dalam sejarah.

Pada 4 September 2008, juga untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende, menghadiri Peringatan HUT Kemerdekaan RI. Balkenende menghadiri resepsi diplomatik HUT Kemerdekaan RI ke-63 yang digelar oleh KBRI Belanda di Wisma Duta, Den Haag. Kehadirannya didampingi oleh para menteri utama Kabinet Balkenende IV, antara lain Menteri Luar Negeri Maxime Jacques Marcel Verhagen, Menteri Yustisi Ernst Maurits Henricus Hirsch Ballin, Menteri Pertahanan Eimert van Middelkoop, dan para pejabat tinggi kementerian luar negeri, parlemen, serta para mantan Duta Besar Belanda untuk Indonesia.

Selama hampir 60 tahun, Belanda tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Desember 1949, yaitu ketika soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele acties (agresi militer) pada 1945-1949 adalah ilegal.

Sebelumnya, pada tahun 1995, Ratu Beatrix sempat ingin menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-50. Tapi keinginan ini ditentang PM Wim Kok. Akhirnya Beatrix terpaksa mampir di Singapura dan baru memasuki Indonesia beberapa hari setelah peringatan proklamasi.

Pernyataan Pemerintah Belanda di Den Haag

Menlu Bot menegaskan, kehadirannya pada upacara Hari Ulang Tahun RI ke-60 dapat dilihat sebagai penerimaan politik dan moral bahwa Indonesia merdeka pada 17-8-1945. Atas nama Belanda, ia juga meminta maaf.

Menlu Belanda Bernard Rudolf Bot menyampaikan hal itu dalam upacara peringatan berakhirnya pendudukan Jepang di Hindia Belanda, hari Senin 15 Agustus 2005 di kompleks Monumen Hindia Belanda, Den Haag. Pernyataan Bot itu juga disaksikan Ratu Beatrix, yang hadir meletakkan karangan bunga.

Bot secara eksplisit mengungkapkan bahwa sikap dan langkahnya tersebut telah mendapat dukungan kabinet. "Saya dengan dukungan kabinet akan menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa di Belanda ada kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia de facto telah dimulai 17-8-1945 dan bahwa kita 60 tahun setelah itu, dalam pengertian politik dan moral, telah menerima dengan lapang dada," demikian Bot.

Pengakuan secara resmi soal kemerdekaan Indonesia pada 17-8-1945 selama ini sulit diterima para veteran, sebab mereka ketika itu setelah tanggal tersebut dikerahkan untuk melakukan Agresi Militer. Baru kemudian pada 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia secara resmi diteken.

Menurut menteri yang lahir pada 21 November 1937 di Batavia (kini Jakarta), itu sikap menerima tanggal kemerdekaan Indonesia pada 17-8-1945 dalam pengertian moral juga berarti bahwa dirinya ikut mendukung ungkapan penyesalan mengenai perpisahan Indonesia-Belanda yang menyakitkan dan penuh kekerasan. "Hampir 6.000 militer Belanda gugur dalam pertempuran, banyak yang cacat atau menjadi korban trauma psikologis. Akibat pengerahan militer skala besar-besaran, negeri kita juga sepertinya berdiri pada sisi sejarah yang salah. Ini sungguh kurang mengenakkan bagi pihak-pihak yang terlibat," tandas Bot.

Doktor hukum lulusan Harvard Law School itu melukiskan berlikunya pengakuan seputar tanggal kemerdekaan dan hubungan Belanda-Indonesia itu seperti orang mendaki gunung. "Baru setelah seseorang berdiri di puncak gunung, orang dapat melihat mana jalan tersederhana dan tersingkat untuk menuju ke puncak. Hal seperti itu juga berlaku bagi mereka yang terlibat pengambilan keputusan pada tahun 40-an. Baru belakangan terlihat bahwa perpisahan Indonesia-Belanda terlalu berlarut-larut dan dengan diiringi banyak kekerasan militer melebihi seharusnya. Untuk itu saya atas nama pemerintah Belanda akan menyampaikan permohonan maaf di Jakarta," tekad Bot.

"Dalam hal ini saya mengharapkan pengertian dan dukungan dari masyarakat Hindia (angkatan Hindia Belanda), masyarakat Maluku di Belanda dan para veteran Aksi Polisionil," demikian Bot.

Pernyataan Pemerintah Belanda di Jakarta

Selain itu Belanda sesalkan siksa Rakyat Indonesia pasca 17-8-1945, akhirnya mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Belanda pun mengakui tentaranya telah melakukan penyiksaan terhadap rakyat Indonesia melalui agresi militernya pasca proklamasi.

"Atas nama pemerintah Belanda, saya ingin menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya atas terjadinya semuanya ini," begitulah kata Menlu Bernard Bot dalam pidato resminya kepada pemerintah Indonesia yang diwakili Menlu Hassan Wirajuda, di ruang Nusantara, Gedung Deplu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat. "Fakta adanya aksi militer merupakan kenyataan sangat pahit bagi rakyat Indonesia. Atas nama pemerintah Belanda saya ingin menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan ini," kata Menlu Belanda Bernard Bot kepada wartawan dalam pidato kenegaraan tersebut, hari Selasa 16 Agustus 2005.

Bot tidak menyampaikan permintaan maaf secara langsung, hanya berupa bentuk penyesalan. Ketika ditanya mengenai hal ini, Bot menjawab diplomatis. "Ini masalah sensitif bagi kedua negara. Pernyataan ini merupakan bentuk penyesalan yang mendalam. Kami yakin pemerintah Indonesia dapat memahami artinya," kilah Bot.

Bot mengakui, kehadiran dirinya merupakan pertama kali sejak 60 tahun lalu di mana seorang kabinet Belanda hadir dalam perayaan kemerdekaan. "Dengan kehadiran saya ini, pemerintah Belanda secara politik dan moral telah menerima proklamasi yaitu tanggal RI menyatakan kemerdekaannya," tukas pria kelahiran Batavia (Jakarta) ini.

Pasca proklamasi, lanjut Bot, agresi militer Belanda telah menghilangkan nyawa rakyat Indonesia dalam jumlah sangat besar. Bot berharap, meski kenangan tersebut tidak pernah hilang dari ingatan rakyat Indonesia, jangan sampai hal tersebut menjadi penghalang rekonsiliasi antara Indonesia dan Belanda.

Meski menyesali penjajahan itu, Belanda tidak secara resmi menyatakan permintaan maaf. Indonesia pun tidak secara resmi menyatakan memaafkan Belanda atas tiga setengah abad penjajahannya.

Pidato ini dilakukan dalam rangka pesan dari pemerintah Belanda terkait peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 RI. Turut hadir Menlu Hassan Wirajuda, Jubir Deplu Marty Natalegawa, dan sejumlah mantan Menlu. Dari pihak Belanda, hadir Dubes Belanda untuk Indonesia dan disaksikan para Dubes dari negara-negara sahabat.

Sikap Pemerintah Indonesia

Menlu Hassan pun hanya mengatakan,"Kami menerima pernyataan penyesalan dari pemerintah Belanda". Saat ditanya apakah dengan menerima penyesalan dari pemerintah Belanda berarti Indonesia memaafkan kejahatan Belanda semasa penjajahan dulu, Hassan tidak membenarkan dan tidak membantahnya. "Kita sudah dengar sendiri dari Menlu Bot. Ini adalah pernyataan yang sensitif. Di Belanda pun untuk menyatakan penyesalan ini menjadi perdebatan sejumlah pihak. Kita harus menghargai sikap Belanda," tutur Hassan.

Acara yang dimulai pukul 19.30 ini berakhir pada pukul 20.15 WIB. Usai menyampaikan pidatonya, kedua Menlu ini saling memotong tumpengan nasi kuning sebagai tanda dimulainya babak baru hubungan Indonesia dan Belanda.

Sumpah Pemuda: Original, EYD, English

Soempah Pemoeda versi orisinal ^{(http://www.museumsumpahpemuda.go.id)}:

Pertama
Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.
Kedoea
Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.
Ketiga
Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda versi Ejaan Yang Disempurnakan:

Pertama
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
Kedua
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Ketiga
Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Youth pledge In English ^{(http://en.wikipedia.org/wiki/Youth_pledge)}:

Firstly
We the sons and daughters of Indonesia, acknowledge one motherland, Indonesia.
Secondly
We the sons and daughters of Indonesia, acknowledge one nation, the nation of Indonesia.
Thirdly
We the sons and daughters of Indonesia, respect the language of unity, Indonesian.

Kabinet Indonesia Bersatu II

Kabinet Indonesia Bersatu II (Inggris: Second United Indonesia Cabinet) adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional.

Inilah susunan nama menteri tersebut, yang diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009:

• Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
• Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
• Agung Laksono, Menteri Koordinator Bidang Kesejateraan Rakyat
• Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri
• Gamawan Fauzi, menteri Dalam Negeri
• Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan
• Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Negara
• Suryadharma Ali, Menteri Agama
• Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM
• Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan
• M. Nuh, Menteri Pendidikan Nasional
• Jero Wacik, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
• Salim Segaf Aljufri, Menteri Sosial
• Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• MS Hidayat, Menteri Perindustrian
• Mari Elka Pangestu, Menteri Perdagangan
• Darwin Saleh Zahedi, Menteri ESDM
• Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum
• Freddy Numberi, Menteri Perhubungan
• Tifatul Sembiring, Menteri Kominfo
• Suswono, Menteri Pertanian
• Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan
• Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan
• Armida Alisjahbana, Kepala Bappenas
• EE Mangindaan, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi
• Mustafa Abubakar, Meneg BUMN
• Gusti Muhammad Hatta, Meneg Lingkungan Hidup
• Suharna Surapranata, Menteri Negara Riset dan Teknologi
• Syarief Hasan, Menteri Negara Koperasi dan UKM
• Linda Gumelar, Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Andi Mallarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga
• Suharso Monoarfa, Menteri Perumahan rakyat
• Helmi Faisal Zaini, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
• Endang Rahayu Setianingsih, Menteri Kesehatan

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 60 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.

Presiden SBY, seperti banyak rakyat memanggilnya, lahir pada 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Seorang ilmuwan teruji, beliau meraih gelar Master in Management dari Webster University, Amerika Serikat tahun 1991. Lanjutan studinya berlangsung di Institut Pertanian Bogor, dan di 2004 meraih Doktor Ekonomi Pertanian.. Pada 2005, beliau memperoleh anugerah dua Doctor Honoris Causa, masing-masing dari almamaternya Webster University untuk ilmu hukum, dan dari Thammasat University di Thailand ilmu politik.

Susilo Bambang Yudhoyono meraih lulusan terbaik AKABRI Darat tahun 1973, dan terus mengabdi sebagai perwira TNI sepanjang 27 tahun. Beliau meraih pangkat Jenderal TNI pada tahun 2000. Sepanjang masa itu, beliau mengikuti serangkaian pendidikan dan pelatihan di Indonesia dan luar negeri, antara lain Seskoad dimana pernah pula menjadi dosen, serta Command and General Staff College di Amerika Serikat. Dalam tugas militernya, beliau menjadi komandan pasukan dan teritorial, perwira staf, pelatih dan dosen, baik di daerah operasi maupun markas besar. Penugasan itu diantaranya, Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad, Panglima Kodam II Sriwijaya dan Kepala Staf Teritorial TNI.

Selain di dalam negeri, beliau juga bertugas pada misi-misi luar negeri, seperti ketika menjadi Commander of United Nations Military Observers dan Komandan Kontingen Indonesia di Bosnia Herzegovina pada 1995-1996.

Setelah mengabdi sebagai perwira TNI selama 27 tahun, beliau mengalami percepatan masa pensiun maju 5 tahun ketika menjabat Menteri di tahun 2000. Atas pengabdiannya, beliau menerima 24 tanda kehormatan dan bintang jasa, diantaranya Satya Lencana PBB UNPKF, Bintang Dharma dan Bintang Maha Putra Adipurna. Atas jasa-jasanya yang melebihi panggilan tugas, beliau menerima bintang jasa tertinggi di Indonesia, Bintang Republik Indonesia Adipurna.

Sebelum dipilih rakyat dalam pemilihan presiden langsung, Presiden Yudhoyono melaksanakan banyak tugas-tugas pemerintahan, termasuk sebagai Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan pada Kabinet Persatuan Nasional di jaman Presiden Abdurrahman Wahid. Beliau juga bertugas sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam Kabinet Gotong-Royong di masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada saat bertugas sebagai Menteri Koordinator inilah beliau dikenal luas di dunia internasional karena memimpin upaya-upaya Indonesia memerangi terorisme.

Presiden Yudhoyono juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi masyarakat sipil. Beliau pernah menjabat sebagai Co-Chairman of the Governing Board of the Partnership for the Governance Reform, suatu upaya bersama Indonesia dan organisasi-organisasi internasional untuk meningkatkan tata kepemerintahan di Indonesia. Beliau adalah juga Ketua Dewan Pembina di Brighten Institute, sebuah lembaga kajian tentang teori dan praktik kebijakan pembangunan nasional.

Presiden Yudhoyono adalah seorang penggemar baca dengan koleksi belasan ribu buku, dan telah menulis sejumlah buku dan artikel seperti: Transforming Indonesia: Selected International Speeches (2005), Peace deal with Aceh is just a beginning (2005), The Making of a Hero (2005), Revitalization of the Indonesian Economy: Business, Politics and Good Governance (2002), dan Coping with the Crisis - Securing the Reform (1999). Ada pula Taman Kehidupan, sebuah antologi yang ditulisnya pada 2004. Presiden Yudhoyono adalah penutur fasih bahasa Inggris.

Presiden Yudhoyono adalah seorang Muslim yang taat. Beliau menikah dengan Ibu Ani Herrawati dan mereka dikaruniai dengan dua anak lelaki. Pertama adalah Letnan Satu Agus Harimurti Yudhoyono, lulusan terbaik Akademi Militer tahun 2000 yang sekarang bertugas di satuan elit Batalyon Lintas Udara 305 Kostrad. Putra kedua, Edhie Baskoro Yudhoyono, mendapat gelar bidang Ekonomi dari Curtin University, Australia.

Boediono

Prof. Dr. Boediono, M.Ec. (lahir di Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943; umur 66 tahun) adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2009. Ia terpilih dalam Pilpres 2009 bersama pasangannya, presiden yang sedang menjabat, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Direktur Bank Indonesia (sekarang setara Deputi Gubernur). Saat ini ia juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebagai Guru Besar. Oleh relasi dan orang-orang yang seringkali berinteraksi dengannya ia dijuluki The man to get the job done.

Gelar Bachelor of Economics (Hons.) diraihnya dari Universitas Western Australia pada tahun 1967. Lima tahun kemudian, gelar Master of Economics diperoleh dari Universitas Monash. Pada tahun 1979, ia mendapatkan gelar S3 (Ph.D.) dalam bidang ekonomi dari Wharton School, Universitas Pennsylvania.

Ia mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana tahun 1999 dan "Distinguished International Alumnus Award" dari University of Western Australia pada tahun 2007

Karir

Boediono pertama kali diangkat menjadi menteri pada tahun 1998 dalam Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Setahun kemudian, ketika terjadi peralihan kabinet dan kepemimpinan dari Presiden BJ Habibie ke Abdurrahman Wahid, ia digantikan oleh Kwik Kian Gie.

Ia kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2001 dalam Kabinet Gotong Royong menggantikan Rizal Ramli. Sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Gotong Royong, ia membawa Indonesia lepas dari bantuan Dana Moneter Internasional dan mengakhiri kerja sama dengan lembaga tersebut. Oleh BusinessWeek, ia dipandang sebagai salah seorang menteri yang paling berprestasi dalam kabinet tersebut. Di kabinet tersebut, ia bersama Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dijuluki 'The Dream Team' karena mereka dinilai berhasil menguatkan stabilitas makroekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari Krisis Moneter 1998. Ia juga berhasil menstabilkan kurs rupiah di angka kisaran Rp 9.000 per dolar AS.

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden, banyak orang yang mengira bahwa Boediono akan dipertahankan dalam jabatannya, namun posisinya ternyata ditempati Jusuf Anwar. Menurut laporan, Boediono sebenarnya telah diminta oleh Presiden Yudhoyono untuk bertahan, namun ia memilih untuk beristirahat dan kembali mengajar. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada 5 Desember 2005, Boediono diangkat menggantikan Aburizal Bakrie menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Indikasi Boediono akan menggantikan Aburizal Bakrie direspon sangat positif oleh pasar sejak hari sebelumnya dengan menguatnya IHSG serta mata uang rupiah. Kurs rupiah menguat hingga dibawah Rp 10.000 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ juga ditutup menguat hingga 23,046 poin (naik sekitar 2 persen) dan berada di posisi 1.119,417, berhasil menembus level 1.100. Ini karena Boediono dinilai mampu mengelola makro-ekonomi yang kala itu belum didukung pemulihan sektor riil dan moneter.

Pada tanggal 9 April 2008, DPR mengesahkan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Burhanuddin Abdullah. Ia merupakan calon tunggal yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pengangkatannya didukung oleh Burhanuddin Abdullah, Menkeu Sri Mulyani, Kamar Dagang Industri atau Kadin, serta seluruh anggota DPR kecuali fraksi PDIP.

Ketika namanya diumumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada bulan Mei 2009, banyak pihak yang tidak bisa menerima dengan berbagai alasan, seperti tidak adanya pengalaman politik, pendekatan ekonominya yang liberal, serta bahwa ia juga orang Jawa (SBY juga orang Jawa). Namun demikian, ia dipilih oleh SBY karena ia sangat bebas kepentingan dan konsisten dalam melakukan reformasi di bidang keuangan. Pasangan ini didukung Partai Demokrat dan 23 partai lainnya, termasuk PKB, PPP, PKS, dan PAN. Pada Pemilihan Umum 8 Juli 2009, pasangan SBY-Boediono menang atas dua pesaingnya, Megawati—Prabowo dan Kalla—Wiranto.

Vote your "Caleg"

Inilah Cara Memberikan Suara yang Sah dan Benar...

Cara pemberian suara bisa dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada kolom NAMA PARTAI, atau kolom NOMOR URUT CALON, atau kolom NAMA CALON

Mekanisme pemberian suara pada Pemilu 2009 ini berbeda dengan pemilu tahun 2004 dan pemilu-pemilu sebelumnya. Jika selama ini pemilih akrab dengan cara mencoblos, maka kali ini cara itu berganti dengan menandai, mencontreng ataupun mencentang.

Nah, ada tiga kolom yang harus Anda perhatikan untuk memberikan suara yang benar dan sah. Dari ketiga kolom tersebut, silahkan pilih salah satu, di bagian mana Anda ingin memberikan tanda satu kali. Satu kali, di salah satu kolom saja, sudah sah.

1. Berikan tanda pada kolom NAMA PARTAI ; atau

2. Berikan tanda pada kolom NOMOR URUT CALON ; atau

3. Berikan tanda pada kolom NAMA CALON

Ingat, pilih salah satu saja, dan berikan tanda satu kali saja, dengan tidak melewati garis batas kolom.

Pemberian suara dengan benar, akan menentukan keabsahan suara yang Anda berikan. Selamat memilih!

[KOMPAS]

Siti Musdah Mulia Meraih Yap Thiam Hien Award

Rabu, 10 Desember 2008 | 19:21 WIB

JAKARTA, RABU — Siti Musdah Mulia (50) berhasil meraih penghargaan Yap Thiam Hien Award 2008 atas usahanya dalam menegakkan hak asasi manusia atau HAM. Selain pernah menawarkan gagasan baru di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendekatan jender, hak asasi manusia, dan demokrasi, doktor di bidang Pemikiran Politik Islam ini giat mengadvokasi kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah, dan kelompok gay dan lesbian.

Yap Thiam Hien Award merupakan anugerah yang diberikan bagi tokoh atau institusi yang gigih memperjuangkan hak asasi manusia. Gagasan ini dirintis pada tahun 1992 oleh sejumlah tokoh, seperti Jakob Oetama, Goenawan Mohammad, Dhaniel Dhakidae, serta pengacara Todung Mulya Lubis. Penghargaan ini diambil dari nama seorang pejuang HAM, Yap Thiam Hien.

Yap, mantan anggota DPR dan Konstituante 1955, dikenal sebagai pejuang gigih, dan menginspirasikan setiap orang untuk senantiasa menegakkan HAM tanpa membeda-bedakan status agama, keyakinan politik, maupun latar belakang budaya. Sejumlah tokoh yang pernah memenangkan penghargaan ini adalah Haji Muhidin, Jhony Simanjuntak, dan HJC Princen (1992), Marsinah (1993), Trimoelja D Soerijadi (1994), Jenggawah dan Ade Rostina Sitompul (1995), Sandyawan Sumardi SJ (1996), KontraS dan Farida Hariyani (1998), Sarah Lery Mboeik dan Mama Yosepha Alomang (1999), The Urban Poor Consortium (2000), Suraiya Kamaruzaman dan Ester Jusuf Purba (2001), Widji Tukul (2002), Maria Hartiningsih (2003), dan Maria Catarina Sumiarsih (2004).

Siti tidak dapat menghadiri acara pemberian penghargaan yang dilangsungkan malam ini karena sedang menjalankan ibadah haji.

HIN
Sumber: http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/10/19214911/siti.musdah.mulia.raih.yap.thiam.hien.award.2008

Belajar Politik Yuk!

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik dapat dijalankan untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Pengertian politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, antara lain:

• politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
• politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
• politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
• politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Gerakan politik secara internasional diantaranya terlihat dari sejarah demokratisasi yang bermula berakar pada revolusi Perancis dan Amerika, ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga demokrasi nasional pada abad 19. Politik juga telah mengkaitkan demokrasi dan pembangunan yaitu bahwa Perkembangan demokrasi berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan lebih banyak dibentuk oleh perkembangan ekonomi daripada sifat rezim yang berkuasa, terjadinya gelombang demokratisasi tidak terlepas dari masalah perekonomian dan pembangunan, terutama saat terjadi perubahan dari gelombang pertama ke gelombang kedua dan demokrasi memungkinkan terbentuknya pembangunan yang dinamis. Akan tetapi demokrasi dapat menjadi ancaman dalam pembangunan karena adanya kepentingan yang beragam.

Dalam dunia internasional politik juga bertindak sebagai gerakan globalisasi. Pada awal 1990-an, terjadi euforia globalisasi yang mengundang pro dan kontra bagi yang pro berganggapan bahwa setiap orang jadi pemenang, menebarkan kemakmuran sebaliknya yang kontra berpendapat bahwa globalisasi membuat aturan main tidak adil, mendahulukan nilai kebendaan, mencabut kedaulatan negara berkembang, kerusakan lingkungan.

Politik memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan jika dikaitkan dengan tujuan dari aktor-aktornya. Politik oleh aktor-aktor yang tepat dengan karakter dasarnya, dapat menjadi tools yang powerful untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

Millennium Development Goals (MDGs)

Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals) adalah delapan sasaran atau tujuan yang telah disetujui untuk diupayakan agar tercapai pada tahun 2015 oleh seluruh anggota PBB yang berjumlah 191 negara.

Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada September 2005 menyetujui agar semua negara:

1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang parah

• Target untuk 2015: Mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS sehari dan mengalami kelaparan.

2. Pencapaian pendidikan dasar secara universal

• Target untuk 2015: Memastikan bahwa setiap anak laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar.

3. Mengembangkan kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan

• Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

4. Mengurangi tingkat kematian anak

• Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun

5. Meningkatkan kesehatan ibu

• Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan

6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya

• Target untuk 2015: Menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.

7. Menjamin berlanjutnya pembangunan lingkungan

• Target:

• Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan
• Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat
• Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

• Target:

• Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
• Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan -kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
• Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
• Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
• Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda
• Dalam kerja sama dengan pihak "pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang
• Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium

Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Linggajati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25 Maret 1947.

Masuknya AFNEI yang memboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya Peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia, oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Madura, namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.

Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946.

Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Kabinet Sjahrir III yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan tiga anggota: Mohammad Roem, Susanto Tirtoprodjo, dan AK Gani. Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Schermenhorn dengan anggota Max Van Poll, F de Boer, dan HJ Van Mook. Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.

Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi:

1. Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasar federasi, yang dinamai Indonesia Serikat.
2. Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan tetap bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda.
3. Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatra.

Link terkait : Naskah Perjanjian Linggarjati

sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Perundingan_Linggarjati

Dinilai Sukses Pasarkan Indonesia, SBY Dapat Penghargaan

Penghargaan tersebut diberikan pakar marketing Philip Kotler dan Hermawan Kartajaya dari "Philip Kotler Center for ASEAN Marketing", sebelum Presiden Yudhoyono membuka ASEAN Forum 2007 yang bertema "Rethinking ASEAN: Towards ASEAN Community 2015" di Kantor Sekretariat ASEAN Jakarta, Selasa.

Philip Kotler Center for ASEAN Marketing memberikan penghargaan ini karena menilai Presiden Yudhoyono merupakan pemimpin yang dianggap berkontribusi signifikan terhadap pembangunan suatu negara melalui pemasaran, baik langsung maupun tidak langsung.

Presiden Yudhoyono dinilai mampu mengangkat martabat bangsa di ASEAN dengan menempatkan Indonesia sebagai jangkar perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, sehingga berdampak positif secara global.

Philip Kotler menyebut Yudhoyono sebagai pemimpin pertama yang dipilih langsung dalam pemilu yang demokratis dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, mampu menciptakan stabilitas politik dalam negeri, serta dapat menjalin hubungan internasional yang baik dengan bangsa lain.

Sementara itu, dalam kesempatan itu Presiden Yudhoyono menyatakan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepadanya.

sumber : http://www.antara.co.id

Daftar provinsi di Indonesia

Indonesia terdiri atas 33 provinsi. Dari 33 provinsi tersebut, 5 di antaranya memiliki status khusus (*): Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat.

Berikut adalah daftar Provinsi dan Ibu Kota beserta lambangnya :

Provinsi	Ibu Kota	Lambang
Bali	Denpasar
Bengkulu	Bengkulu
Banten	Serang
Daerah Istimewa Yogyakarta*	Kota Yogyakarta
Daerah Khusus Ibukota Jakarta*	Jakarta
Gorontalo	Gorontalo
Jambi	Jambi
Jawa Barat	Bandung
Jawa Tengah	Semarang
Jawa Timur	Surabaya
Kalimantan Barat	Pontianak
Kalimantan Tengah	Palangkaraya
Kalimantan Timur	Samarinda
Kalimantan Selatan	Banjarmasin
Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang
Lampung	Bandar Lampung
Maluku	Ambon
Maluku Utara	Ternate
Nanggroe Aceh Darussalam* (dahulu: Daerah Istimewa Aceh)	Banda Aceh
Nusa Tenggara Barat	Mataram
Nusa Tenggara Timur	Kupang
Papua* (dahulu: Irian Jaya)	Jayapura
Papua Barat* (dahulu: Irian Jaya Barat)	Manokwari
Riau	Pekan Baru
Kepulauan Riau	Batam
Sulawesi Barat	Mamuju
Sulawesi Tengah	Palu
Sulawesi Tenggara	Kendari
Sulawesi Selatan	Makassar
Sulawesi Utara	Manado
Sumatra Barat	Padang
Sumatra Selatan	Palembang
Sumatra Utara	Medan

sumber : http://id.wikipedia.org
tanggal 7 Mei 2007

Prinsip-prinsip Good Governance

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi Masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada Stakeholder
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

sumber : http://www.transparansi.or.id

Good Governance

Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi, istilah Good Governance begitu popular. Hampir di setiap event atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tak pernah ketinggalan. Bahkan dalam pidato-pidato, pejabat negara sering mengutip kata-kata di atas. Pendeknya Good Governance telah menjadi wacana yang kian popular di tengah masyarakat.

Meskipun kata Good Governance sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian Good Governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan mengartikan Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasial masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan good governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustanaibilitas demokrasi itu sendiri.

Masih banyak lagi ‘tafsir’ Good Governance yang diberikan oleh berbagai pihak. Seperti yang didefinikan oleh World Bank sebagai berikut: Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Namun untuk ringkasnya Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance.

sumber : http://www.transparansi.or.id

Pilkada DKI 2007

Semakin panas saja persaingan calon-calon gubernur DKI 2007 - 2012. Masyarakat DKI Jakarta secara eksplisit telah mengetahui siapa saja calon yang akan maju untuk Pilkada DKI Jakarta nanti. Nama-nama seperti Fauzi Bowo, Sarwono Kusumaatmaja, Bibit Waluyo, Agum Gumelar dan Adang Daradjatun, diisukan untuk tampil pada panggung politik yang akan digelar pada Mei 2007 mendatang.

Namun demikian, sepertinya Pilkada DKI yang pertama kali ini telah memunculkan dua nama yang memiliki dukungan politik kuat, yaitu :

• Fauzi Bowo yang telah mendapat dukungan dari banyak partai (Golkar,PDIP,PPP,PD,PDS,PAN,dsb)
• Adang Daradjatun bersama PKS

Selain itu ada satu lagi calon "underdog", Sarwono Kusuma yang kemungkinan akan mengusung nama Independen lagi setelah sebelumnya berhasil di kancah pemilihan Dewan Perwakilan Daerah.

Diantara persaingan tersebut, ada pihak-pihak yang iseng entah dengan tujuan atau tidak, menyebarkan isu-isu negatif para Calon Balon Gubernur Provinsi DKI tersebut, diantaranya lihat saja blog-blog berikut :

• http://foke.blogspot.com
• http://bangfauziwatch.wordpress.com
• http://adangbenahijakarta.blogspot.com

Terlepas dari antusias persaingan mereka sebagai calon Gubernur, ...
Sebagai warga biasa, ... Kita cuma bisa berharap calon yang terpilih merupakan calon yang bersih dan taat hukum, yang benar-benar berniat untuk melayani, bukan dilayani. Karena itu fungsi nyata Pemerintah, sebagai pelayan masyarakat.

referensi : http://franova.blogspot.com

Gubernur Jakarta Yang Muda

http://suarapembaca.detik.com

Sehubungan dengan ramainya pemilihan gubernur Jakarta, saya sebagai rakyat Indonesia, walaupun tidak berdomisili di Jakarta ingin mengajukan usul kepada pemerintah. Bagaimana kalau memilih calon gubernur yang masih muda, berpendidikan tinggi, bisa berbahasa asing minimum Bahasa Inggris.

Kenapa? karena beberapa alasan berikut:

- Orang muda cenderung tidak suka korupsi, terbukti generasi tua yang suka korupsi - Jakarta perlu orang cerdas untuk menyelesaikan masalah, jangan orang yang mau jabatannya saja tapi tidak mau kerja.

- Indonesia tidak akan maju-maju kalau selalu dipimpin orang-orang tua, yang notabene sudah waktunya pensiun. Senioritas tidak berlaku untuk pembangunan. Dibutuhkan orang cerdas dan jujur. Coba dimanfaatkan orang-orang MBA atau lulusan luar negeri yang cerdas-cerdas itu untuk memimpin bangsa dan membuat pembaharuan.

Rosalia Agatha
Pilahan Asri II No 24 Yogyakarta
Email: roxagatha@yahoo.com

Sembako, Gaji DPRD, dan Cinta

oleh Hendaru Tri Hanggoro

Di awal tahun ini, harapan masyarakat golongan menengah bawah akan keadaan ekonomi yang lebih baik sulit terwujud. Di saat penghasilan mereka tetap, harga sembako justru mengalami kenaikan. Hal ini membuat keadaan ekonomi mereka semakin sulit. Padahal, sebelum harga sembako naik pun keadaan ekonomi mereka sudah sangat pas-pasan. Sementara di sisi lain, ada kelompok masyarakat yang sudah mapan, kini akan semakin mapan, yang mukanya berseri-seri sejak terpilih sebagai anggota DPRD, kini akan semakin berseri-seri. Mereka adalah anggota DPRD. Kemapanan anggota DPRD bertambah karena mereka akan mendapat kenaikan gaji dan tunjangan. Bukan maksud saya senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Jika gaji dan tunjangan anggota DPRD naik, ya syukur. Tetapi, saya berharap bahwa kenaikan gaji dan tunjangan yang membuat mereka tambah mapan dan berseri-seri, dapat dirasakan juga manfaatnya bagi masyarakat.

Anggota DPRD harus tahu bahwa gaji dan tunjangan yang mereka terima itu berasal dari keringat masyarakat. Mereka harus membalas utang itu dengan membuat kebijaksanaan yang pro dan menyejahterakan masyarakat, terutama masyarakat menengah bawah. Kekayaan mereka jangan hanya dipakai untuk kepentingan keluarga, kerabat, dan kolega mereka, tetapi juga harus dipakai untuk kepentingan masyarakat. Mereka tidak boleh terlalu rakus akan gaji dan tunjangan yang mereka peroleh. Dengan kenaikan gaji dan tunjangan itu, anggota DPRD harus semakin mencintai masyarakatnya. Jangan karena naiknya gaji dan tunjangan yang membuat mereka semakin kaya itu, justru mengurangi kecintaan mereka kepada masyarakat, yang berujung tidak lagi memperhatikan nasib dan keadaan masyarakatnya.

Anggota DPRD harus semakin giat bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Dengan begitu, masyarakat akan merasa bahwa mereka masih dicintai dan diperhatikan oleh pemimpin mereka. Masyarakat merasa menjadi sesuatu yang penting dan spesial sehingga mereka tetap bisa optimis menatap hari esok. Dengan demikian, masyarakat dapat terus giat bekerja karena mereka masih memiliki pemimpin yang mencintai dan memperhatikan mereka. Bukankah dengan cinta akan membuat seseorang semakin rajin, sebaliknya tanpa cinta akan membuat seseorang menjadi lebih malas, kalau kata Helenio Herera, Pelatih Legendaris Inter Milan era 1960-an.

Sebelum kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD, masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaannya kepada DPRD. Banyak masyarakat yang merasa disakiti, dirugikan, dibohongi oleh pemimpin mereka sendiri. Bahkan pada tingkat yang paling parah adalah masyarakat merasa bahwa mereka tidak penting dan special lagi, jadi untuk apa hidup? Orang kita hidup cuma untuk dipermainkan, begitu pikir mereka, Ironis. Masyarakat juga merasa bahwa DPRD selalu membuat janji kosong. Kebijakan yang dibuat pun banyak yang tidak pro masyarakat. Hal ini tentu membuat masyarakat jengkel dan kecewa. Kini, gaji dan tunjangan mereka akan mengalami kenaikan di tengah rasa kesal, jengkel, dan kecewa masyarakat terhadap kinerja DPRD. Anehnya, anggota DPRD berdalih bahwa kurangnya kinerja mereka karena gaji dan tunjangan sangat kecil alias penghasilan tidak sebanding dengan beban dan kerjaan.

Tentu banyak masyarakat yang sakit hati, apalagi banyak masyarakat yang penghasilannya tidak naik-naik alias tetap. Padahal, mereka sudah sangat mutlak membutuhkan penghasilan tambahan untuk menyambung hidup atau demi sesuap nasi. Sementara, anggota DPRD yang sudah mapan kekayaannya (baik sebelum dan sesudah menjadi anggota DPRD), yang kebutuhan primernya sudah mencukupi, yang kebutuhan tersiernya menjadi kebutuhan primer, dan yang tidak pernah merasa was-was akan hari esok apakah akan makan atau tidak, apakah akan kena garuk tramtib atau tidak, justru mengalami kenaikan gaji dan tunjangan. Jika anggota DPRD merasa beban dan pekerjaan tidak sebanding dengan penghasilan, maka tidak usah menjadi anggota DPRD. Jalan pemimpin adalah menderita, kalau kata Kasman Singodimedjo. Banyak pemimpin yang menjadikan hal itu menjadi falsafah, seperti Muhammad, Umar bin Khattab, Agus Salim, Ayatullah Khomeini, Hatta, Eleanor Roosevelt, dan Ahmedinejad. Oleh karena itu, jika anggota DPRD merasa berat dengan beban dan kerjanya, hal itu memang yang seharusnya atau idealnya.

Anggota DPRD memang tidak bisa disamakan dengan mereka-mereka yang mengambil jalan memimpin adalah menderita. Tetapi setidaknya, jika mereka tidak mau menderita, anggota DPRD dapat memanfaatkan fasilitas lebih yang diberikan untuk menyejahterakan masyarakat. Kekayaan mereka harus diberdayagunakan untuk kepentingan masyarakat. Singkatnya, anggota DPRD harus mau berbagi kebahagiaan dengan masyarakatnya. Caranya, gunakan kekayaan mereka untuk membuka lapangan kerja baru, dorongan giat membuat kebijakan yang pro publik, dan dorongan untuk berbagi terhadap sesama. Tentu hal ini membutuhkan rasa cinta. Rasa cinta pemimpin terhadap rakyatnya. Dengan demikian, anggota DPRD akan mendapat kebahagiaan dan kepercayaan dari rakyatnya, yang keduanya itu lebih penting daripada kesenangan mendapat kenaikan gaji dan tunjangan, seperti kata Eleanor Roosevelt “you get more joy out of giving to others”. Dan beban naiknya sembako bagi masyrakat akan menjadi lebih ringan, karena dipikul bersama antara rakyat dan pemimpin. Semoga!